Piagam Madinah, Sejarah Amerika dan Donald Trump

konstitusi-madinah

 

Piagam Madinah, Madinah Charter atau Constitution of Medina adalah kontitusi tertulis pertama di dunia. Disusun oleh Muhammad SAW pada tahun pertama Hijriyah (662 Masehi), piagam tersebut sarat semangat pluralisme, menjamin keberadaan masyarakat non-muslim yang ada di Madinah saat itu. 

 

Semangat yang sama juga tertuang di dalam Al Qur’an surah Al-Baqara ayat 62 : “Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

 

Kuat dugaan bahwa isi piagam dan ayat Al Qur’an di atas sangat mempengaruhi Thomas Jefferson, penulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika, tentang ide-ide pluralisme. Jefferson menolak desakan untuk hanya mengakui Kristen Protestan sebagai satu-satunya “agama amerika”. Amerika perlu memberi tempat spesial bagi muslim. Bagi Jefferson, meski hanya minoritas, menyertakan muslim berarti membuka pintu bagi semua umat beragama : pemeluk Yahudi, Katolik, dan lainnya. “Jika muslim dikesampingkan, itu berarti tak ada prinsip-prinsip universalitas bagi semua pemeluk agama di Amerika”. Dalam catatan sejarah Amerika, Thomas Jefferson adalah presiden pertama yang melaksanakan buka puasa bersama di Gedung Putih.

 

Keterkaitan Jefferson dengan prinsip-prinsip pluralisme dalam Islam itu diketahui setelah ditemukannya salinan Al Qur’an milik Presiden ke-3 Amerika Serikat tersebut. Keotentikan Al Qur’an milik Jefferson dibenarkan oleh Denise Spellberg, penulis buku Thomas Jefferson’s Qur’an: Islam and the Founders. Fakta tersebut menyeruak pada 2006 lalu ketika Keith Ellison, politisi Partai Demokrat, seorang muslim dari Minnesota, terpilih sebagai anggota Kongres AS. Keith Ellison menggunakan Al Qur’an milik Jefferson pada saat pengambilan sumpahnya.

 

Sejarah awal berdirinya Amerika ini yang mungkin tak banyak dipahami presiden terpilih saat ini, Donald Trump. Sikap anti Islam dan muslim yang diperlihatkan Trump selama masa kampanye sungguh bertolak belakang dengan pendahulunya yang notabene adalah pendiri negara Amerika Serikat. Bisa jadi karena pada dasarnya Trump “hanya” seorang pengusaha dan selebriti yang lebih banyak berurusan dengan saham dan para wanita di bisnis hiburan.

 

 

Lingkas, 12 November 2016

(dari berbagai sumber)

Antara Syamsul Arifin, Gatot Pujo Nugroho dan Basuki Tjahaya Purnama

 

H. Gatot Pujo Nugroho, A.Md., ST., M.Si., politisi Partai Keadilan Sejahtera. Menjadi Plt. Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2011 s/d 2013 menggantikan Syamsul Arifin yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya Syamsul dan Gatot menang melalui pemilihan langsung pertama yang diadakan di Sumatera Utara. Mereka berdua dicalonkan oleh partai Islam PPP, PBB dan PKS.

 

Mengakhiri periode pertamanya sebagai pelaksana tugas gubernur, Gatot kemudian maju mencalonkan diri sebagai gubernur pada tahun 2013 berpasangan dengan H. Tengku Erry Nuradi dengan tagline Ganteng. Pasangan Ganteng ini terpilih sebagai Gubernur – Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk periode 2013 – 2018. Sayang di tengah jalan Gatot harus berurusan dengan KPK untuk kasus suap hakim PTUN. Dia harus mengakhiri jabatannya sebagai gubernur pada tahun 2015 dan menyerahkannya kepada sang wakil, H. Tengku Nuradi.

 

Orang Medan mungkin tertawa menyaksikan hiruk-pikuk pilkada DKI. Dibandingkan dua gubernur mereka yang tersangkut kasus di KPK, Ahok bisa dikatakan sebagai sebuah antitesis. Walaupun hanya meneruskan tugas Jokowi sebagai gubernur DKI, Ahok sudah cukup banyak berbuat untuk Jakarta, tapi hampir setiap saat didemo oleh ormas dan partai Islam, bahkan jauh sebelum kasus keseleo lidah tentang surah Al Maidah 51 itu. Di Medan, dua gubernur korup itu tak berbuat apapun tapi tak pernah didemo warga Sumatera Utara. Jelas mereka berdua berasal dari partai Islam : PPP, PBB dan PKS.

 

Saya bukan pendukung Ahok, tapi gerah melihat sikap tidak adil dan dzalim dari sekelompok orang yang menamakan diri pembela Islam. Sikap memaksakan kehendak untuk mentersangkakan Ahok, mengadili dan menghukumnya adalah sikap yang tidak sepantasnya dilakukan di negara yang berlandaskan hukum. Kalaupun dia salah, biarkan lembaga peradilan melaksanakan tugasnya, sebagaimana proses hukum yang berlaku di sebuah negeri yang beradab.

 

 

Lingkas, 10 November 2016